You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
       Ini Cara Basuki Salurkan Kredit
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

E-Money Mudahkan Penyaluran Kredit Bagi PKL Binaan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menginginkan seluruh pedagang kaki lima (PKL) binaan di Ibukota melakukan transaksi dengan menggunakan e-money. Hal tersebut untuk memudahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyalurkan kredit usaha.

Caranya gampang semua pedagang harus dagang menggunakan e-money Bank DKI

"Caranya gampang semua pedagang harus dagang menggunakan e-money Bank DKI. Dapat uang harus disetor, supaya kami tahu arus kas usahanya," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/6).

Basuki menargetkan bisa menyalurkan kredit hingga Rp 1 triliun kepada para PKL dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) setiap tahunnya melalui uang elektronik. Terlebih saat ini Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan Kartu Jakarta One.

Bank DKI Salurkan Kredit Lunak ke-489 Pedagang

"Kalau semua uang pakai elektronik, kan kami tahu uang kamu berapa keluar masuk. Sehingga kami memberikan kredit dan analisanya gampang," tuturnya.

Menurut Basuki, selama ini penyaluran kredit terkendala minimnya data. Sementara penyaluran kredit tidak bisa diberikan secara sembarangan.

"Kendalanya kami nggak kenal nasabah. Makanya waktu UMKM kami berikan kredit jadi macet karena tidak kenal dia siapa. Itu kenapa Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu agak mentok," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1200 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1189 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye995 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye955 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye862 personBudhi Firmansyah Surapati